PD Gagal Jinakkan Koalisi

6:51:00 PM Blogger Baik 0 Comments

Selasa, 16 Februari 2010 | 12:58 WIB

JAKARTA - Partai Demokrat kembali gagal menjinakkan anggota partai koalisinya untuk satu suara menjelang pandangan akhir fraksi terkait Pansus Angket Kasus Bank Century. Pertemuan yang digelar di kediaman Hatta Radjasa pun berakhir tanpa kesepakatan.

Demokrat menginginkan parpol koalisi bersepakat dengan mereka bahwa tidak ada masalah dengan kebijakan bailout. Namun, komposisi 7:2 tak berubah karena pertemuan itu. “Tidak ada perubahan apa pun, posisi tetap 7 dan 2," ujar Agun Gunanjar Gunarsa, fungsionaris Partai Golkar, Selasa (16/2).

Tujuh dan dua merujuk pada 7 fraksi di Pansus yang menyebut proses bailout menyalahi aturan dan hanya 2 partai –Demokrat dan PKB-- yang menyatakan bailout tak melanggar aturan apapun.

Sekjen Partai Golkar yang juga Ketua Pansus Century, Idrus Marham mempertegas sikap partainya. Menurut dia, pertemuan itu hanya forus diskusi dan tukar menukar data yang diperoleh masing-masing partai, namun tak ada kesepahaman pandangan.

"Kami koalisi, tapi bukan berarti seragam," tegasnya.

Wakil Sekjen PPP, Romahurmuziy memberi pernyataan senada. Menurutnya, pertemuan itu bukan bentuk intimidasi, hanya teropongan saja. “PPP rasanya takkan goyah," ujarnya.

Sedangkan Wasekjen PKS, Fahri Hamzah yang mengaku tak menghadiri pertemuan itu menegaskan sikap PKS akan tetap kukuh. "Selama Pak SBY tidak meralat pernyataan yang disampaikan pada kami, maka sikap PKS takkan berubah. Yang kami dengar hanya Pak SBY, yang lainnya tidak kami dengarkan," tegasnya.

Sikap parpol terhadap kasus Bank Century kembali menjadi isu hangat karena Rabu (17/2) esok mereka dijadwalkan memberikan pandangan akhirnya. Sumber parpol koalisi menyebutkan pada Minggu (14/2) malam, salah satu fungsionaris DPP Partai Demokrat, Syarif Hasan mengundang perwakilan anggota parpol koalisi untuk bertemu di kediaman mantan Ketua Tim Sukses SBY-Boediono yang juga Menko Perekonomian KIB II, Hatta Radjasa. Dalam pertemuan itu Hatta menguraikan konsekuensi yang paling menimbulkan instabilitas berkaitan dengan rekomendasi Pansus Angket. Parpol koalisi juga ditantang menjawab apakah mereka bisa mengendalikan instabilitas politik, termasuk buntut dari pemakzulan presiden maupun wapres yang disebut "masing diinginkan pihak-pihak di luar sana“.

“Kami diminta cermat untuk menghasilkan rekomendasi," ujar sumber itu. Sayangnya Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum maupun Sekjen DPP Partai Demokrat, Amir Syamsuddin belum bisa dikonfirmasi mengenai hal ini.



Imbalan Menteri

Bukan hanya di seputar partai koalisi, pandangan akhir fraksi tentang bailout Bank Century juga memengaruhi partai oposisi. Partai Gerindra, misalnya, dikabarkan ditawari posisi menteri jika mau mengubah sikapnya dalam pandangan akhirnya besok. Tapi kabar ini ditampik enteng oleh Sekjen Partai Gerindra yang juga anggota pansus, Ahmad Muzani.

"Saya tidak tahu dan tidak dengar itu. (Kalau pun ada) Gerindra tetap akan istiqomah dengan sikap sebelumnya," katanya.

Kalau Gerindra dikabarkan “diiming-imingi“ kursi menteri, tekanan terhadap PDIP lain lagi. Partai berlambang banteng moncong putih ini menganggap pihaknya diobok-obok melalui isu salah satu fungsionarisnya, Emir Moeis yang juga Ketua Komisi XI DPR menikmati aliran dana talangan Bank Century. Emir sendiri menyatakan dirinya adalah nasabah biasa Bank Century sejak tahun 2004 atau empat tahun sebelum bank tersebut dinyatakan bermasalah. Emir juga menegaskan tidak pernah bermain valas.

"Sejak Bank Century di-bailout, saya tidak pernah melakukan transaksi apa pun," ujarnya.

Wakil Ketua Pansus asal PDIP, Gayus Lumbuun menduga nama Emir Moeis sengaja dimunculkan untuk mengalihkan isu. Alasannya, dari penyusuran pansus mulai merger hingga bailout, nama Emir tak ditemukan.

"Kalau ini dilemparkan terus, akan jadi pengalihan isu," katanya.

Pansus sendiri hari ini menyepakati pembentukan tim-tim kecil. Tim ini bertugas merumuskan rekomendasi pansus yang akan dibawa ke rapat paripurna Selasa, 2 Maret nanti.

"Hari ini Jam 10 kita rapat internal membahas laporan 5 kunjungan ke daerah. Temuan nanti kami bahas di sana," ujar Wakil Ketua Pansus, Yahya Sancawiria, Selasa (16/2).

Untuk merumuskan rekomendasi yang akan dibawa ke sidang Paripurna DPR, tim kecil yang sudah dibentuk akan terdiri dari anggota asal masing-masing fraksi dengan sistem proposional. "Setelah itu kami rumuskan outline atau kerangka laporan. Mereka (tim kecil) kerja sampai minggu," urainya.

Rencananya, hasil tim kecil akan diplenokan di rapat Pansus Century sebelum dibahas di rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada Rabu 24 Februari 2010.



Kampanye Pilpres

Dalam perkembangan lain, pansus belum menemukan kaitan aliran dana bailout Bank Century dengan tim sukses pasangan SBY-Boediono meski terdapat nama PT AJP.

Anggota pansus asal Fraksi PKS, Andi Rahmat menegaskan hingga kini benang merah hanya sampai PT AJP. "Sampai sekarang kami masih belum menemukan benang merah langsung ke tim sukses," kata Andi.

Nama PT AJP sendiri pertama dimunculkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaski Keuangan (PPATK). Ia adalah perusahaan di bidang asuransi umum yan didirikan tahun 1963 dengan nama PT Massa. Nama ini berubah menjadi PT AJP pada 2000 yang berkedudukan di Jl. Mangga Dua Raya Kompleks Grand Boutique Centre Blok E no 2-4 Jakarta.

PT AJP empat kali menempatan deposito di Bank Century senilai total Rp 14 miliar dalam periode 9 September 2008 hingga 4 Maret 2009. Dana-dana ini akhirnya ditarik sebanyak empat kali dengan total Rp 14,121 miliar lebih. Namun PPATK hanya bisa mengetahui penggunaan dana hingga lapis kedua dan masih ditempatkan atas nama PT AJP dan pembiayaan konsumen di PT WM.

Anggota pansus asal Fraksi PPP, Romahurmuziy menyatakan bahwa belum ditemukan adanya keterkaitan dana bailout Bank Century masuk ke kantong tim kampanye. Dia mengatakan selain PT AJP, juga ada Bank Tabungan Pensiun Nasional yang juga ikut menyumbang dana kampanye. Tetapi secara hukum menyumbang ke tim kampanye dibenarkan. "Tetapi memang perlu diklarifikasi lebih lanjut supaya tidak mengurangi legitimasi dari presiden terpilih," katanya.



Terancam Disandera

Sementara itu Pansus sore ini akan mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pansus meminta pandangan terkait niat mereka mengenakan ancaman sandera atas Direktur Utama Bank Mutiara, Maryono. Pasalnya, Maryono diduga menghalangi pansus dalam memperoleh data nasabah yang mencurigakan.

"Saya dan Pak Idrus akan ke PN Jakarta Pusat karena Dirut Bank Mutiara diduga menghalangi penyitaan yang semula sudah diberikan oleh kepala cabang," kata Wakil Ketua Pansus, Gayus Lumbuun.

Menurut Gayus, Maryono juga diduga menutupi data sekitar 40 rekening bermasalah milik nasabah Bank Century. Padahal, PPATK sudah mengungkapkan ke-40 rekening bermasalah tersebut.

"Ke-40 rekening itu menurut PPATK nilainya dipecah menjadi Rp 2 miliar, dan itu melanggar UU Perbankan," tutur Gayus. Ia pun menilai langkah Maryono yang menghadirkan empat nasabah Bank Century asal Ciputat, Tangerang, dan Banten, merupakan kamuflase. "Seolah-olah Maryono dan penjabat lainnya kooperatif terhadap Pansus," tutur Gayus lagi.

"Masa cuma empat. Lantas yang lainnya mana? Kami ini dapat data dari PPATK, bukan mereka. Oleh karena itu, Bank Mutiara harus dicurigai karena menyimpan banyak rekenig yang bermasalah, kloning, dan fiktif. Di Bali misalnya, ada pembelian PT Antaboga sebesar Rp 65 miliar," paparnya.



Boedi Sampoerna Lega

Bila dirut Bank Mutiara terancam disandera, salah satu deposan besar Bank Century, Boedi Sampoerna justru lega setelah bertemu dengan tim Pansus Bank Century di Surabaya, pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut, selain menjelaskan data dan fakta yang dimilikinya sebagai nasabah Bank Century, Boedi juga menyerahkan dokumen yang menjelaskan dia adalah korban dalam skandal bank ini dan tidak pernah mendapat perlakuan khusus sejak bank ini diambil alih Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Baik di BPK, KPK, maupun saat bertemu anggota Pansus Bank Century, Boedi menyerahkan setumpuk dokumen yang membuktikan bahwa dugaan miring padanya selama ini tidak benar. Boedi mengharapkan, dokumen yang dia serahkan ke BPK, KPK dan Pansus DPR bisa menjadi masukan dalam menguak rekayasa dan pelanggaran oleh pemilik lama Bank Century untuk menikmati dana nasabah.

“Seperti yang saya alami, diminta oleh Robert Tantular memindahkan dana dari rekening di Surabaya ke Jakarta sebesar 96,5 juta dollar AS, nggak tahunya malah sebagian (18 juta dollar AS) diambil begitu saja untuk kepentingan Robert tanpa sepengetahuan apalagi izin dari saya,” katanya.

Sementara itu pengacara Boedi, Eman Achmad mengatakan, karena informasi mengenai undangan tersebut diperoleh melalui media massa maka semula pihaknya memperkirakan pertemuan dengan tim Pansus diadakan di Jakarta (Gedung DPR). Oleh karena itu Boedi sejak sehari sebelumnya telah berangkat ke Jakarta. Apalagi pada Jumat sore Boedi Sampoerna punya jadwal berobat ke Jakarta. Tapi Jumat pagi setelah pihaknya menghubungi Sekretariat DPR bahwa tim Pansus telah berada di Surabaya dan dipastikan bahwa memang benar ada undangan kepada Boedi Sampoerna untuk menemui Tim Pansus di Surabaya, kliennya buru-buru kembali ke Surabaya dengan meninggalkan jadwal berobatnya.

“Kami baru sampai di Surabaya sorenya, setelah menyiapkan data-data yang diperlukan dalam rangka memberikan penjelasan yang lengkap dan kongkret kepada Tim Pansus tersebut.

Sama seperti saat klarifikasi ke BPK dan KPK, kepada Pansus DPR pun Boedi membantah sejumlah pernyataan Robert Tantular bahwa pemindahbukuan simpanan dari Surabaya ke Jakarta sekitar 96,5 juta dollar AS dan pemecahan sebagian simpanan itu menjadi 247 lembar NCD atas inisiatifnya. Pemindahbukuan itu adalah inisiatif Robert Tantular.

Eman mengklaim setelah melihat langsung bukti-bukti yang disampaikan Boedi, anggota Pansus meyakini bahwa Robert Tantular telah berbohong. Sit, jef

Sumber : SurabayaPost.Co.Id